Status Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Dalam Perspektif Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tent

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang masalah Status Hubungan Hukum Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini dilatar belakangi oleh kemajemukan hukum di Indonesia khususnya dalam hal perkawinan. Selain hukum negara sebagai hukum yang tertinggi, juga diakui eksistensi hukum agama dan hukum adat. Terutama tentang perkembangan bentuk-betuk perkawinan yang dipandang berada diluar ketentuan hukum negara tetapi disisi lain bagi pandangan yang melakukannya dianggap sah karena telah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya tersebut. Status hukum anak luar kawin yang dalam hal ini menjadi pokok bahasan terjadi akibat dari salah satu bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia, yakni perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dengan tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor pegawai catatan nikah atau dapat disebut juga dengan perkawinan dibawah tangan. Terkait dengan permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terhadap kelayakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memutuskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Dalam upaya mengetahui status hukum anak luar kawin setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berikut dengan pertimbangan hukumnya. Maka metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban serta pengetahuan atas permasalahan yang ada, bahwa dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat melindungi hak-hak anak luar kawin khususnya dalam hal hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dengan adanya putusan ini, ayah dari anak yang bersangkutan tetap harus bertanggung jawab secara hukum, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinanny