Efektivitas Pengawasan Keamanan Produk Peralatan Makan Yang Mengandung Zat Melamin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah banyak sekali konsumen di indonesia tidak mengetahui bahwa produk peralatan makanan yang terbuat dari plastik melamin dapat membahyakan kesehatan dan nyawa mereka , untuk itu dibutuhkaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sabagai dinas pelaksanakan kebijakan di bidang pengawasa keamanan pangan dan bahan berbahaya serta berkewajiban melindungi konsumen dari produk – produk yang dapat membahayakan kesehatan dan nyawa konsumen, oleh karena itu sesuai dengan latar belakang yang terurai diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi terhadap produk peralatan makan yang mengandung zat melamin oleh BBPOM serta mengenai bagaimana upaya meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya peralatan makan yang mengandung zat melamin berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Surabaya sebagai badan pemerintahan yang berwenang memberikan ijin edarnya serta melakukan pengawasan terhadap produk peralatan makan yang mengandung zat melamin Tujuan penulisan dari penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi terhadap produk peralatan makan yang mengandung zat melamin oleh BBPOM, serta bagaimana upaya meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya peralatan makan yang mengandung zat melamin berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM ada 2 tahap yaitu sebelum adanya ijin edar ( pre – market ) dengan menetapakan standarisasi pemberian ijin , tahap selanjutnya pengawasan dipasaran ( post – market ) yaitu pengambilan sample dan sidak dipasaran yang dilakukan oleh BBPOM 1 bulan sekali, untuk mekanisme penetapan sanksi oleh BPOM yang berwenang menetapkan dan memberikan sanksi adalah DISPERINDANG dengan refernsi bukti dari POM, sanksi dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana,. Untuk peningkatan pengawasan dan sanksi maka ada upaya dari BPOM yaitu BBPOM mengadakan inpeksi kepasaran secara mendadak tanpa diketahui pihak pedagang atau distributor Pemeriksaan tidak hanya dipasaran tetapi juga dipelabuhan tempat masuknya barang import baik secara legal maupun illegal sedangkan untuk peningkatan sanksi yaitu dengan penarikan barang dan pencabutan ijin usaha Saran dari penulis Pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya seharusnya lebih sering mengadakan inpeksi ke pasaran mengadakan sidak pengawasan ke post – market atau pasaran agar lebih efektif pengawasan produk tersebut di pasaran bebas, serta meyebarkan public warning kepada masyarakat melalui media massa agar masyarakat mengetahui bahaya mengkonsumsi peralatan makan yang mengandung melamin