Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Blitar)

Penulisan skripsi ini membahas mengenai penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Blitar terhadap barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa merugikan keuangan negara dan peningkatan jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Pemberantasan korupsi melalui penegakkan hukum yaitu melalui implementasi Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam penanganan perkara pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Dalam penanganan korupsi, Jaksa berperan sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Rumusan masalah yang pertama ini berkaitan dengan cara-cara, metode-metode, bentuk-bentuk pengalihan yang dilakukan pelaku sebagai upaya mengaburkan aset-aset pelaku yang di dapat dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap barang bukti hasil korupsi yang dialihkan ke pihak ketiga. (2) Bagaimana Kejaksaan melakukan penyitaan terhaadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Rumusan masalah yang kedua ini berkaitan dengan aturan mengenai penyitaan yang selama ini ada, perbedaan penyitaan yang selama ini ada (penyitaan biasa) dengan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, tujuan penyitaan sebagai pembuktian di persidangan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris (yuridis empiris), sedangkan metode pendekatannya melalui pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi diduga atau patut diduga telah mengalihkan aset-aset hasil korupsi ke beberapa pihak dengan cara-cara dan bentuk-bentuk tertentu. Dalam melakukan penyitaan barang bukti hasil korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, Kejaksaan melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur penyitaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Hambatan yang ditemui Kejaksaan Negeri Blitar adalah proses pembuktian di persidangan berkaitan dengan aset-aset pelaku yang berada di tangan pihak ketig