Hambatan Eksekusi Harta Bersama ( Studi Kasus Putusan Nomor 408/Pdt.G/2007/Pa.Kab.Kdr Jo. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2008/Pta.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122k/Ag/2009 )

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah permasalahan yang timbul akibat pembagian harta bersama yang mana fokusnya mengenai hambatan eksekusi harta bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor dominan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pemohon eksekusi untuk mempertahankan haknya. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor dominan penghambat dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak pemohon eksekusi untuk mempertahankan haknya. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan yang semuanya diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, wawancara para pihak serta mengutip catatan, karya-karya tulis yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, serta Undang-Undang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan penyusunan skripsi ini. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif untuk data primer sedangkan untuk data sekunder menggunakan teknik analisis isi yang mana mengkaji dan mengkonsistensi peraturan yang ada dan masih berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban tentang permasalahan yang menghambat eksekusi harta bersama. Hambatan eksekusi tersebut disebabkan oleh satu faktor dominan yang bersifat substantif atau materi yaitu mengenai masalah yang menyangkut obyek sengketa seperti luas tanah yang tidak sesuai dengan amar dan barang yang menjadi obyek eksekusi tidak ditemukan ( barang bergerak ). Berdasarkan faktor dominan tersebut dapat dilakukan upaya untuk melanjutkan eksekusi. Upaya tersebut tidak dapat ditempuh melalui upaya non hukum melainkan dengan upaya hukum, karena hal ini menyangkut tuntutan hak pemohon eksekusi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan baru