Pelaksanaan E-Government Dalam Kepengurusan Keperluan Dinas Di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan

Berdasarkan INPRES No.3 Tahun 2003, pada angka 1 disebutkan bahwasanya antara pemerintah pusat dan daerah, e-government seharusnya dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran. Akan tetapi melihat kenyataan, di daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terlihat bahwasanya terdapat kesenjangan penerapan e-government yang kurang memenuhi standar. Berdasarkan alasan itulah penulis merasa perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan e-government di daerah Tulungagung. Metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji dan menganalisa n mengenai Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis penerapan Undang-Undang tersebut objek penelitian dalam hal ini adalah Kantor Pemerintah Kabuparen Tulungagung, Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Badan Kepegawaian Daerah ,kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government di Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, namun hanya pada level dasar atau tingkatan yang masih rendah, sebagai contoh, teknologi komputer masih digunakan sebatas mengetik dan menggambar atau menyimpan data, melainkan belum dimaksimalkan untuk mengakses internet dengan lebih mendalam. Ketiga lembaga yaitu Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kepegawaian Daerah, turut serta menerapkan e-government, hanya saja sama halnya dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang masih belum maksimal dan masih belum merata. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government di Kabupaten Tulungagung adalah kendala dalam penyediaan anggaran dana, sumber daya manusia yang kurang bisa memaksimalkan teknologi, koordinasi antar lembaga yang tidak maksimal serta kurangnya pemanfaatan situs resmi pemerintah Kabupaten Tulungagung. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kendala di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government di Kabupaten Tulungagung dengan cara mengajukan untuk diberikan dana bagi pengembangan e-government, pemberian penyuluhan bagi Pegawai Negeri Sipil oleh BKD serta memaksimalkan internet untuk kedepannya seperti memaksimalkan keberadaan situs resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagun