Implemntasi Sanksi Pasal 36 Huruf A Dan Bperaturan Menteri Perhubungan No-25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Terkait Terjadinya Keterlambatan Jadwal Penerbangan ( Studi Pada Batavia

Transportasi udara sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi penduduk Indonesia seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, dimana perekonomian semakin maju sehingga kita sebagai penduduk di tuntut agar bisa bertindak efektif dan efisien Transportasi udara menawarkan jasa pengangkutan yang lebih efektif dan dinamis karena dengan menggunakan trnsportasi udara kita bisa menghemat banyak waktu dan juga banyak rute-rute penerbangan yang tidak bisa di capai oleh transportasi-transportasi lain. Dengan banyaknya peminat untuk memakai jasa penerbangan tentu saja membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang bisa melindungi para penumpang dari kerugian yang akan di alaminya, salah satunya adalah masalah keterlambatan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi dari pasal 36 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara terkait terjadinya keterlambatan Jadwal Penerbangan dan hambatan apa saja yang dialami oleh pihak Batavia Airlines di Bandara Abdurrahman Saleh untuk melaksanakan sanksi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ada yuridis empiris dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ke beberapa pihak yang terkait seperti pihak pengelola bandara Abdurrahman Saleh, pihak Batavia Airlines melalui kepala perwakilannya di Kota Malang dan tentu saja para penumpang Batavia Airlines di Bandara Abdurrahman Saleh. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran empiris secara faktual mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifik kajian dan menganalisis kualitas informasi mengenai secara faktual yang terkait dengan aspek yang telah dijelaskan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh jawaban atas implementasi pasal 36 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan juga hambatan-hambatan apa saja yang di alami oleh pihak Batavia Airlines untuk melakasanakannyadi bandara Abdurrahman Saleh. Ternyata keterlambatan yang terjadi tidak sepenuhnya di sebabkan oleh pihak pengangkut angkutan udara tetapi ada juga beberapa sebab di luar tanggung jawab mereka. Menyikapi Fakta-fajta tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan evaluasi oleh pihak maskapai penerbangan maupun pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola dan mengurus penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh agar tidak lagi terjadi keterlambatan atau memberi kemudahan dalam pemberian ganti rugi yang dialami oleh penumpang apabila terjadi keterlambata