Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kampus Universitas Brawijaya Di Kota Kediri

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahasa mengenai masalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kampus Universitas Brawijaya. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan selama proses pengadaan tanah. Ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam upaya mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis proses pelaksanaan yang sudah dlalui, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, meneliti proses-proses yang telah dilalui dalam proses pelaksanaan untuk mendapatkan tanah, apakah sudah melalui prosedur yang di atur dalam Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa proses pelepasan hak atas tanah sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ada 3 (tiga) hambatan, yaitu penentuan harga tanah, status Universitas Brawijaya dan program pendidikan yang dilaksanakan Universitas Brawijaya tidak sesuai dengan kriteria kepentingan umum pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2006 Ada beberapa cara untuk memperoleh tanah di Kelurahan Mrican tersebut dan untuk menentukan cara yang digunakan maka Pemerintah Kota Kediri dan Pihak Universitas Brawijaya mengadakan rapat. Setelah rapat diadakan kedua belah pihak sepakat untuk memilih pelepasan hak atas tanah sebagai cara untuk mendapatkan tanah. Pelepasan hak atas tanah dipilih mengingat pendidikan tidak termasuk dalam kepentingan umum dan Universitas memiliki fungsi budgeter. Untuk menentukan harga tanah pihak Pemerintah Kota Kediri telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan perbedaan penafsiran penentuan harga yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 200