Lembar Persetujuan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Pengadilan Negeri Banyuwangi)

Penulisan skripsi ini membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pengadilan Negeri Banyuwangi). Latar belakang skripsi ini ialah karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kasus tidak bisa lagi dikatakan sebagai “urusan rumah tangga” tetapi harus dinyatakan sebagai “kejahatan sosial”. Ada dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Dasar pertimbangan Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pencerminan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dari penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, mengidentifikasi dan menganalisa hukum secara nyata, tidak hanya dari segi peraturan tertulis saja, tetapi juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang berada di masyarakat. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskripstif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Hakim menggunakan dasar pertimbanganya berdasarkan aspek hukum (aspek yuridis) yaitu aspek yuridis ini terbukti dari adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan dan aspek non hukum (aspek non yuridis) yaitu aspek yang diterapkan dalam unsur – unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa. Sedangkan dalam pencerminan dasar pertimbangan hakim terhadap tujuan diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dianalisa dari dua kasus, yaitu : pertama, kasus yang dilakukan oleh Maskursari ini, seharusnya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Maskursari lebih berat karena tidak dapat memelihara keutuhan rumah tangganya sehingga tidak mencerminkan tujuan diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu. Kasus Kedua, pada kasus Fedriyanto, keutuhan rumah tangganya kembali harmonis, maka hukuman yang diberikan tidak bisa seberat yang diancamkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga pada kasus ini dapat dikatakan telah mencerminkan tujuan di undangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga