Legalitas Kepala Negara Mempersenjatai Warga Sipil Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Terhadap Penurunan Presiden Muammar Khadafi Di Libya Tahun 2011)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Legalitas Kepala Negara Mempersenjatai Warga Sipil Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan yang dilakukan Presiden Muammar Khadafi di Libya pada bulan Februari 2011 yang mempersenjatai warga sipilnya untuk melawan pemberontak yang menentang kepimpinan Presiden Muammar Khadafi selama kurang lebih 42 tahun di Libya. Dalam hal ini yang dipersenjatai adalah seorang warga sipil, yaitu warga sipil laki-laki ataupun perempuan yang dalam hukum humaniter internasional seharusnya seorang warga sipil tersebut dilindungi dan steril dari aktivitas konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana legalitas kepala negara yang mempersenjatai warga sipil berdasarkan hukum humaniter internasional? (2) Bagaimana konsekuensi hukum yang berlaku bagi kepala negara yang mempersenjatai warga sipil berdasarkan hukum humaniter internasional? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendeketan kasus ( case approach ). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, protokol-protokol tambahan dari suatu konvensi, deklarasi internasional, statuta internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan Muammar Khadafi mempersenjatai warga sipilnya dikatakan tidak sah atau illegal , karena dalam Distinction Principle atau Prinsip Pembedaan telah mengatur bahwa penduduk sipil tidak dapat turu