Analisis Yuridis Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama Dan Pemeliharaan Anak Relevansinya Dengan Surat Perjanjian Bersama ( Studi Kasus Perkara No.191/Pdt.G/2001/Pa.Bks

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi titik berat pembahasan yakni analisis yuridis perkara komulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta gono-gini dan pemeliharaan anak relevansinya dengan surat perjanjian bersama. Hal ini dilatarbelakangi oleh sengketa perceraian yang undang-undang no 7 tahun 1989 membolehkan adanya komulasi gugatan dengan gugatan lainnya tetapi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung melarang komulasi gugatan tersebut. Selain itu pula dalam putusan, terdapat surat perjanjian bersama yang menjadi acuan hakim dalam memutus perkara tersebut yang menjadi obyek penelitian dengan nomor registrasi perkara 191/PDT.G/2001/PA.Bks. Dalam rangka menganalisa permasalahan untuk menemukan jawaban yang ingin dipecahkan, metode yang dgunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Teknik analisa bahan hukumnya menggunakan teknik interpretasi sitematis yakni mengkaitkan suatu aturan perundang-undangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya dalam suatu sistem hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasaahan diatas yaitu analisa yuridis perkara perceraian dengan pembagian harta gono-gini dan pemeliharaan anak relevansinya dengan surat perjanjian bersama yaitu surat perjanjian bersama yang mana merupakan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dijadikan dasar pertimbagan hakim dalam memutus perkara. Selain itu konflik norma antara SEMA dengan Undang-Undang Peradilan Agama, maka yang harus didahulukan adalah Undang-Undang Peradilan Agama karena SEMA hanyalah suatu produk kebijakan yang pastinya lebih rendah dari kedudukan Undang-Undang dan demi menjamin kepastian hukum. Menyikapi hal tersebut, maka bisa diberikan rekomendasi yaitu kepada para pihak yang bersengketa seyogianya mendahulukan perdamaian dengan membuat suatu surat perjanjian bersama yang bisa digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkaranya serta agar tidak terjadi konflik lagi antar