Hambatan Pelaksanaan Peraturan Bapepam No.Ix.A.10 Tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Depository Receipt) Oleh Bapepam (Studi Di Bapepam-Lk, Jakarta)

Penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Hambatan Pelaksanaan Peraturan Bapepam No.IX.A.10 Tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Depository Receipt) Yang Dikeluarkan Oleh Bapepam. Hal ini dilatar belakangi dengan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI atau Indonesian Depository Receipt ) merupakan salah satu jenis investasi yang ditawarkan di pasar modal dimana investor dalam negeri dan luar negeri dapat bertemu dan bekerja sama untuk meningkatkan permodalan investasi di masing-masing corporate , namun dalam prakteknya dilapangan belum ada investor asing yang menawarkan investasinya di Indonesia dalam bentuk SPEI berbanding terbalik dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia misalnya Telkom yang menawarkan sahamnya di NYSEC. Hal ini menjadi salah satu masalah investor Indonesia dapat menawarkan sahamnya di luar negeri sedangkan IDR dalam praktek belum ada hingga saat ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan IX.A.10 tentang sertifikat penitipan efek Indonesia ( depository receipt ) oleh BAPEPAM-LK dalam hukum pasar modal Indonesia dan mengkaji upaya yang dilakukan Bapepam-LK dalam menyikapi hambatan-hambatan tersebut. Upaya untuk menganalisa hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan IX.A.10 tentang sertifikat penitipan efek Indonesia ( depository receipt ) oleh BAPEPAM-LK dalam hukum pasar modal Indonesia. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan penelitian dengan memahami, mengkaji, dan menganalisis mengenai fungsi, peran dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian dilanjutkan dengan penelitian langsung ke lapangan menuju objek penelitian yaitu para pihak yang terkait dengan masalah penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia dalam hukum Pasar Modal Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Bapepam No.IX.A.10 sebagai peraturan yang dikeluarkan bapepam yang mengatur mengenai SPEI. Pihak Bapepam menemukan permasalahannya antara lain: 1. Sistem hukum dibidang profesi konsultan hukum dimana mereka harus mengeluarkan Legal Audit yang nantinya dikeluarkan Legal Opinion , hal inilah yang tidak bisa dilakukan untuk mendukung karena terkait peraturan UUPM Indonesia sehingga mereka tidak dapat masuk dalam crossboarder regulasi yang ada di luar negeri; 2. Mekanisme perdagangannya masih OTC melalui negosiasi; 3. Belum ada perusahaan efek yang bergerak sebagai broker dealer tetapi juga memiliki fungsi sebagai kustodian; 4. Perlindungan investor terkait yuridiksi setara di peraturan SPEI; 5 belum ada suatu lembaga yang didirikan khusus untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor apabila dirugikan; 6.Keterbatasan dasar hukum Indonesia untuk memberikan opini terhadap keberadaan lembaga lain serta mekanisme perdagangannya. xii Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan emiten yang hendak menerbitkan SPEI di Indonesia, sangatlah dianjurkan agar diatur sehingga tidak diperlukan lebih dari satu kali proses penawaran umum (bagi Efek Utama dan SPEI) jika emisi SPEI dilakukan bersamaan dengan emisi efek utama. Kurangnya dalam peraturan mengenai SPEI adalah hal yang terkait dengan kemungkinan konversi SPEI menjadi efek utama kembali, khususnya yang mengatur mengenai proses dan tata cara serta konsekuensi hukumnya. Hal ini bukan tidak mungkin mengingat secara konsep penerbitan SPEI yang dilakukan di Indonesia, karena investor tidak memungkinkan untuk melakukan investasi langsung terhadap efek utama yang ditawarkan. Jika investor sejak semula telah dimungkinkan untuk menjadi pemegang atau pemilik efek utama secara langsung, maka Depository Receipt tidaklah diperlukan lagi. Adanya penambahan fungsi suatu lembaga yang tidak hanya sebagai lembaga penyimpan efek atau kustodian tetapi juga berfungsi sebagai agen representatif dari penerbit untuk mewakili penerbit dengan investor di Indonesia. Peningkatan kemampuan Profesi di bidang pasar modal khususnya lawyer dan konsultan hukum di Indonesia dalam mengeluarkan Legal Audit dan Legal Opinion nya atas sistem hukum yang ada di luar yuridiksi Indonesia dengan jalan bekerja sama dengan lawyer dan konsultan di luar negeri sebagai alternatif kinerja lawyer atau konsultan di Indonesia dalam menyusun Legal Opinion nya dari hasil Legal Audit dan Legal Opini yang dikeluarkan oleh lawyer atau konsultan di luar negeri. Revisi terhadap peraturan SPEI ini terutama syarat bagi penerbit untuk mewajibkan perusahaan tersebut harus Tbk yang bertujuan disclosure nya sudah go publik