Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Melalui Lembaga Ombudsman Pers (Studi Kasus Di Lembaga Ombudsman Jawa Pos Surabaya)

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah prosedur penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh pers yang dilakukan di Lembaga Ombudsman serta peran Ombudsman dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik oleh Pers. Pers merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan merupakan peranan penting bagi negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggungjawab merupakan cerminan dari negara demokrasi Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Kebebasan Pers seperti yang diharapkan , ternyata belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh insan Pers. Buktinya masih banyak kasus hukum yang menjerat wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Undang-undang Pers mewadahi dan atau menjadi salah satu kerangka acuan, di dalam hal pers dan atau jurnalis berkonflik dengan pihak ketiga. Undang-undang Pers mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, yang menghormati hak setiap orang. Maka, dituntut perilaku pers yang profesional dan terbuka, terkontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat terwujud antara lain di dalam hak jawab oleh pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaan pers, dan hak koreksi oleh redaksi, lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (Media Watch) dan oleh Dewan Pers. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa masih terdapat dualisme dalam menyelesaikan perkara pers yaitu KUHP dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Akibatnya MA ketika mengadili dua kasus yang sama masalah pers, juga menjatuhkan putusan yang berbeda. Di satu sisi kalangan Pers menginginkan agar kekeliruan dan atau kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan diselsaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers Pasal 1 (11) dan (12). Namun pada kenyataannya masih banyak penegak hukum yang menerapkan pasal pasal pidana dan perdata, karena pengaturannya dalam UU Pers dianggap tida