Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kekuatan pembuktian yang disampaikan oleh saksi korban dalam kasus tindak pidana perkosaan yang terdapat di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Hal ini dilatar belakangi karena dalam tindak pidana perkosaan sangat sulit didapati saksi lain selain korban itu sendiri yang melihat atau mengetahui jelasnya suatu tindak pidana perkosaan itu terjadi, sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana yang biasa disebut KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk menentukan seorang terdakwa bersalah. Didalam penyidikan saja penyidik mengalami banyak kesulitan dalam menemukan alat bukti. Penelitian yang dilakukan penulis memperoleh jawaban bahwa meskipun didalam suatu tindak pidana perkosaan sangat jarang didapati saksi lain yang melihat langsung suatu tindak pidana itu terjadi, tetapi tetap keterangan saksi korban saja tidak cukup untuk menjadi suatu alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, Karena tindak pidana perkosaan tidak memiliki peraturan perundangundangan khusus yang mengatur, maka perkosaan tetap mengacu pada KUHAP sesuai pada pasal 185 ayat (2) yang mana keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk menentukan terdakwa bersalah dan diperlukan lebih dari satu saksi untuk memberikan keterangan. Selain itu hakim juga harus merangkai keterangan saksi dengan alat bukti lain sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP. Tidak kalah penting pula meskipun telah terdapat banyak saksi dan alat bukti tetapi hakim tidak memiliki keyakinan penuh terhadap bukti tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan bebas pada terdakwa. Faktor- faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidakyakinan hakim seperti masalah keutuhan barang bukti, masalah teknis pengumpulan barang bukti, masalah pengetahuan aparat penegak hukum, dan alat bukti tidak relevan dengan surat dakwaan. Keyakinan hakim juga memiliki peranan penting pula dalam penjatuhan suatu putusan, dan diharapkan memberi putusan yang sesuai dan seadil-adilnya sesuai dengan penderitaan yang dialami korban, serta mempertimbangkan dampak positif maupun negatif yang nantinya dapat ditimbulkan dari tindak pidana perkosaan terhadap korban, sehingga putusan yang diberikan oleh hakim tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban