Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kantor Kependudukan

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan jumlah pencatatan akta kelahiran anak seorang ibu dalam dua tahun terakhir di kota Malang. Dengan peningkatan tersebut, maka hambatan-hambatan yang terjadi akan semakin kompleks. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat, yaitu: bagaimanakah implementasi, hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya penyelesaian atas hambatan-hambatan yang terjadi atas pelaksanaan Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga melihat kenyataan yang terjadi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk memperoleh jawaban atas hambatan dan upaya penyelesaian hambatan dalam pencatatan akta kelahiran anak seorang ibu . Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan jawaban bahwa dalam pelaksanaan pencatatan akta kelahiran anak seorang ibu di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang terdapat satu syarat tambahan selain syarat pokok, yaitu pemohon harus mengisi surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon bersedia apabila dalam akta kelahiran anaknya dicatat sebagai anak seorang ibu