Kekuatan Pembuktian Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus yang membutuhkan Tes DNA sebagai alat bukti dalam proses penyidikan maupun persidangan. Makin ramainya kasus-kasus yang memerlukan keotentikan suatu alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam pengambilan keputusan mengenai perkara pidana yang terjadi, membuat Tes DNA dirasa perlu untuk digunakan sebagai alat bukti baik di Indonesia maupun dimata dunia. Adanya keraguan akan legalitas keberadaan tes DNA ini kadang belum mampu berdiri sendiri dan memberikan kontribusi yang kuat dengan satu macam alat bukti saja, namun perlu adanya pendukung alat bukti lain yang memperkuat antara tes DNA sebagai alat bukti satu dengan yang lain dalam pasal 184 KUHAP. Untuk itu diperlukan hukum yang mengaturnya, dimana hukum tertulis tersebut mengatur secara mandiri dan khusus mengenai tes DNA sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Tes DNA dalam proses peradilan mampu memberikan data yang akurat dan tidak terbantahkan karena sampel yang digunakan untuk di teliti adalah bagian-bagian yang di ambil dari tubuh korban maupun pelaku. Proses penggunaan hasil tes DNA yaitu melalui surat oleh pejabat berwenang yang memuat seluruh keterangan berdasarkan obyek yang diperiksa atau diteliti dilakukan oleh ahli forensik (dokter ahli). Kemudian didukung oleh keterangan ahli tersebut yang memeriksa sendiri sebagai penguat dari catatan yang dikeluarkan. Berdasarkan dua dua alat bukti yang saling mendukung pengelompokan tes DNA dari situlah hakim dapat menggunakannya sebagai alat bukti petunjuk. Untuk itu skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai nilai pembuktian tes DNA sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan kedudukan secara yuridis dari kekuatan pembuktian tes DNA dalam peradilan yang menangani kasus-kasus yang membutuhkan tes DNA. Dalam melakukan analisa digunakan metode penelitian yuridis-normatif pendekatan undang-undang. Teknik analisa data dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini digunakan teknik Pendekatan perundang-undangan (statute approach) , yang dilakukan terhadap aturan hukum dalam peraturan perundangundangan dan menghubungkannya dengan keseluruhan sistem hukum yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa tes DNA mampu menghasilkan hasil yang akurat. Namun tes DNA sebagai alat bukti belum diakui sebagai alat bukti mandiri, hingga belum mampu menjadi alat bukti yang mengikat hakim di pengadilan guna mengungkap kejahatan dan tindak pidana baik tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus. Karena hasil akhir tes DNA menjadi alat bukti petunjuk, maka hakim masih dapat mempertimbangkan dan tidak terikat olehnya