Revitalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Sertifikasi Pangan Organik Melalui Pembentukan Peraturan Daerah

Pelaksanaan sertifikasi pangan organik di Kabupaten Malang memang masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan kurang maksimalnya para kelompok usaha tani mengembangkan usaha pertanian pangan organiknya. Peran serta Kabupaten Malang di dalam sertifikasi pangan organik hanya dengan cara melakukan persiapan, pendampingan dan pengawasan para kelompok tani yang ingin mendaftarkan ke provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini hanya sebatas fasilitator antara para kelompok usaha tani dengan lembaga sertifikasi yang ada di provinsi Jawa Timur. Peran fasilitator yang lebih nampak tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan karena tidak adanya peraturan daerah yang secara lebih terperinci dan lebih jelas guna melaksanakan pembangunan pangan organik di Kabupaten Malang. Pelaksanaan sertifikasi pangan organik hanya meliputi 3 hal yaitu : peran persiapan, pendampingan dan pengawasan. Selama ini pelaksanaan sertifikasi pangan organik di Kabupaten Malang belum berjalan secara optimal Tidak adanya peran secara signifikan dari Dinas Pertanian Kabupaten Malang terkait pendaftaran kelompok usaha tani kepada lembaga sertifikasi di Provinsi selain hanya menjadi fasilitator. Sertifikasi pangan organik hanya menjadi program yang bisa dirasakan oleh petani yang sudah sukses sementara petani yang masih baru merintis usaha pertanian tidak bisa berbuat banyak karena begitu mahalnya untuk pendaftaran sertifikasi pangan organik. Masalah lainnya adalah persaingan kompetisi di pasaran yang masih belum bisa teratasi oleh para kelompok usaha tani. Banyak hasil produk hasil pertanian dari para kelompok usaha tani kalah bersaing dengan produk impor yang dipasarkan juga di Indonesia. Tidak adanya pembatasan bagi produk impor di bidang pertanian organik membuat persaingan di pasaran sangat ketat. Kelemahan lain yang nampak di lapangan adalah kendala belum adanya aturan yang mengatur program sertifikasi pangan organik di Kabupaten Malang. Belum adanya peraturan daerah di Kabupaten Malang terkait sertifikasi organik. Untuk memudahkan pelaksanaan program sertifikasi pangan organik dengan