Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Setra Menurut Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Ungasan Kabupaten Badung Provinsi Bali

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian di Kawasan Setra, kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kawasan Setra menurut Desa Adat Bali. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme hukum yang berlaku didalam masyarakat adat Bali khususnya Desa Ungasan Kabupaten Badung yaitu antara hukum nasional dan hukum adat serta merupakan keunikan tersendiri didalam masyarakat desa adat Ungasan tentang terjadinya kasus pencurian lingga yang merupakan benda suci di kawasan setra yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat Desa Ungasan yang beragama Hindu. Dalam upaya untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian, kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian tersebut, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penyelesaian tindak pidana adat pencurian di kawasan setra di lakukan secara berjenjang melalui tingkat yang paling rendah yaitu banjar, kemudian dilanjutkan ke tingkat desa, jika tidak dapat diselesaikan melalui 2 tahapan tersebut, maka diserahkan ke pihak yang berwenang (aparat kepolisian atau Pengadilan Negeri). Apabila pelaku merupakan krama desa, maka akan diproses secara adat, tetapi bila bukan krama desa maka akan langsung diserahkan kepada pihak yang berwenang. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan melalui proses paruman atau sangkepan desa atau banjar yang mana masyarakat juga turut memberikan sumbangan pemikiran atas terjadinya kasus pencurian tersebut. kendala yang dialami dalam penyelesaian tersebut karena perbedaan pola pikir masyarakat yang menimbulkan pihak pro dan kontra atas hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku. Masing-masing masyarakat desa Ungasan tentu akan memiliki takaran kepuasan terhadap keputusan kelian desa adat atau tidak. Dalam mengatasi kendala tersebut maka upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk memahami posisi kasusnya dan penyelesaian yang harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut. Menyikapi fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya diperjelas mengenai proses penyelesaian tindak pidana adat berdasarkann mekanism