Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Kabupaten Malang Dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Malang dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara menganalisa hukum yang bukan hanya sebagai suatu perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang ada atau realita di lapang. Lokasi penelitian bertempat di Inspektorat Kabupaten Malang. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode wawancara, yang dilengkapi dengan melakukan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah : (1). Pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah dilakukan beberapa tahap meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan. (2). Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Malang sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintahan antara lain aspek ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kerja pimpinan unit kerja agar suatu temuan benar-benar dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak terulang kembali. 3).Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu SDM yang dimiliki para anggota yang terbatas pada kemampuannya dalam menjalankan tugas, kurangnya keahlian anggota di bidang pengawasan, kurangnya perhatian dari pimpinan SKPD/Unit Kerja atas hasil temuan dari tim pengawas, dan juga belum adanya sanksi yang tegas dari pimpinan atas SKPD/Unit Kerja yang lalai menindaklanjuti atas temuan hasil pengawasan. Seyogyanya Inspektorat Kabupaten Malang lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana yang menjadi hambatan dapat dioptimalkan penggunaannya. Sebisa mungkin Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat menyediakan alokasi anggaran dana yang cukup untuk pengawasan di lapangan