Analisis Yuridis Independensi Bank Indonesia Dalam Menangani Krisis Moneter

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai analisis yuridis independensi Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter. Hal ini dilatarbelakangi hukum positif di Indonesia yang belum mengatur mekanisme penanganan krisis secara tepat dan cepat. Tugas Bank Indonesia sebagai yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter saja tidaklah cukup. Dibutuhkan legitimasi koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah dalam membuat kebijakan baik moneter maupun fiskal yang saling berkesinambungan dan komprehensif dalam menangani krisis. Dari latarbelakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tugas Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter dan model pengaturan asas independensi Bank Indonesia dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia. Dalam upaya menganalisis tugas Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter, maka metode pendekatan yang digunakan adalah “ statuta approach” , yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dibidang krisis moneter. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu model pendekatan konsep (conseptual approach) menawarkan konsep koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menangani krisis moneter. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa adanya inkonsistensi Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter, kebijakan moneter yang diambil cenderung bersifat spekulatif dan tidak berhati-hati sehingga berdampak negatif pada sektor makroekonomi lain. Inkonsistensi Bank Indonesia juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menentukan bahwa bank sentral bersifat independen namun pada implementasinya, bentuk kebijakan yang diambil Bank Indonesia untuk menangani krisis moneter adalah dengan melaksanakan mix policy antara kebijakan moneter dan fiskal. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas. Maka perlu diadakan revisi/amandeme