Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelansungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peranan hukum dibidang lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Hukum lingkungan jika dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai “environmental concern”. Sebagai contoh adalah Peraturan tentang perumahan, terdapat sanksi pidana kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cideranya orang lain. Salah satu contoh tersebut yang menjadi dasar atas tindakan pemerintah untuk pengaturan lingkungan hidup yang sempurna. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas peran sanksi administrasi terhadap pelanggaran ijin lingkungan berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Bupati Sidoarjo dalam mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta mengetahui solusi pemecahan atas hambatan tersebut. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah Yuridis Sosiologis. Dan selanjutnya Teknik analisis data yang dipergunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain: (1) dilihat dari segi efektifitas Peraturan Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan apa yang diteliti di lapangan, hal-hal yang sesuai dengan pasal tersebut telah dilaksanakan oleh semua perusahaan tetapi yang diberikan sanksi kepada perusahaan hanya sebatas teguran tertulis. (2) di lihat dari segi hambatan tidak terdapat hambatan untuk melaksanakan dalam menerapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 76 karena sudah terdapat prosedur tetep