Upaya Diskresi Polri dalam Menyelesaikan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas "Upaya Diskresi Polri dalam Menyelesaikan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Malang Kota)", dilatarbelakangi oleh semakin besar angka KDRT yang terjadi di Kota Malang setelah adanya Undang-Undang PKDRT. Salah satu tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan harmonis. Namun angka adanya pencabutan laporan terhadap perkara KDRT di Polres Malang Kota juga cukup tinggi, yakni lebih dari 60% perkara KDRT yang dilaporkan dicabut oleh pelapor. Angka ini diperoleh dari banyaknya laporan perkara KDRT yang masuk dibandingkan dengan jumlah laporan yang dicabut di Polres Malang Kota Kota. Adanya pencabutan laporan ini terdapat peran polisi dalam menyelesaikan perkara KDRT ini, yakni menggunakan diskresi untuk menyelesaikan perkara KDRT ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas hasil permasalahan yang ada, bahwa dasar pertimbangan polisi Polres Malang Kota menggunakan upaya diskresi karena dimungkinkan adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara korban KDRT dengan pelaku KDRT, kerugian yang tidak begitu besar atau luka tidak terlalu parah yang dialami oleh korban KDRT, antara pelaku dan korban KDRT masih ingin membina hubungan rumah tangga, lingkungan sekitar pelaku dan korban KDRT menjamin ketentraman mengenai perkara KDRT yang mereka alami, dasar hukum penggunaan upaya diskresi ini adalah Pasal 18 ayat (1), Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, PerKap RI No. 7 Tahun 2008, serta Surat Telegram Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Sedangkan bentuk upaya diskresi polri ini adalah adanya pencabutan laporan setelah polisi memberikan konseling saat proses penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku dan korban KDRT, menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan, dan memberikan pertimbangan akhir terhadap hasil kesepakatan perdamaian antara pelaku dan/atau korban KDRT. Manfaat adanya diskresi polri dalam menyelesaikan perkara KDRT dibagi menjadi dua yaitu bagi penyidik di Polres Malang Kota dan bagi pelaku dan/atau korban KDRT. Menyikapi fakta tersebut diatas perlu dilakukan perubahan terhadap UU RI No.2 Tahun 2002 mengenai wewenang diskresi polisi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap perkara pidana lainnya dan diberi batasan yang jelas mengenai wewenang diskresi polisi dalam menyelesaikan perkara pidana