Pelaksanaan Penerapan Pasal 29 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pasien Pengguna Jamkesmas (Studi di RSUD dr. M. Soewandh

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya pelanggaran terhadap hak-hak pasien pengguna kartu Jamkesmas padahal pasien ini merupakan konsumen jasa kesehatan sama seperti pasien umumnya yang membedakan adalah pasien ini merupakan masyarakat tidak mampu. Dalam keadaan seperti ini rawan terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Sehingga penulis merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan penerapan pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang kewajiban Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya terhadap pasien Jamkesmas serta apa saja hambatan yang timbul dari penerapan kewajiban tersebut dan upaya dari RSUD dr. M Soewandhie Surabaya dalam menghadapi hambatan yang timbul dalam penerapan kewajiban Rumah Sakit terhadap pasien Jamkesmas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis pelaksanaan penerapan pasal tersebut beserta hambatan dan upaya pihak manajamen RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya untuk mengatasi hambatan. Jenis Penelitian ini adalah empiris dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. Penerapan kewajiban Rumah Sakit terhadap pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya dapat terlihat dari 3 unsur yaitu penerapan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif sesuai dengan standar pelayanan (pasal 29 ayati (1) huruf b Undang-Undang Rumah Sakit), kepuasan pasien Jamkesmas atas pelayanan Kesehatan di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya dan Penanganan terhadap adanya pengaduan atau pelanggaran di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. Hambatan yang dialami RSUD dr. M. Soewandhie terbagi dalam beberapa kategori yaitu hambatan internal yaitu yang berasal dari internal manajemen atau database, kemudian hambatan eksternal seperti kurangnya kepedulian dan pemahaman pasien Jamkesmas terhadap prosedur berobat, hal ini termasuk kedalam salah satu hambatan bagi pasien Jamkesmas. Hambatan teknis adalah yang menyebabkan kurang lancarnya pelayanan kesehatan di lapangan. Sementara itu tidak ditemukan hambatan yuridis. Upaya yang dilakukan RSUD dr. Soewandhie Surabaya untuk mengatasi hambatan yang muncul dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu jangka pendek antara lain penyelesaian pembangunan gedung, penyempurnaan database hingga meminimalkan komplain pasien, jangka menengah misalnya pembinaan Sumber Daya Manusia (kesehatan atau non Kesehatan) dan jangka panjang seperti perluasan lahan Rumah Sakit. Pihak manajemen Rumah Sakit dan Petugas yang berhubungan langsung dengan pasien Jamkesmas harus bersinergi satu sama lain sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif sesuai standar pelayanan rumah sakit