Kesesuaian Prinsip Halal pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi : Studi di PT. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang

Sistem syariah menekankan aspek pelarangan mengambil riba, transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), tindakan yang mengakibatkan kerugian (zalim), serta barang yang haram dan tidak bermanfaat. Dalam pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada koperasi terdapat beberapa aspek yang diragukan pada sisi kehalalannya sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa kesesuaian prinsip halal pada penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank syariah kepada koperasi, faktor penghambat dan pendukung kesesuaian tersebut serta upaya bank syariah dalam meminimalisir penyaluran pembiayaan mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip halal. Penelitian ini bersifat analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Pengumpulan data diperoleh dari data primer berupa wawancara secara langsung kepada pihak BTN syariah cabang Malang. Data sekunder yang terdiri dari studi kepustakaan dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyaluran pembiayaan mudharabah, BTN Syariah kurang memperhatikan kehalalan usaha dari koperasi. Meski pada akad telah tercantum ketentuan bahwa pembiayaan tersebut digunakan sebagai modal kerja kerja koperasi guna pembiayaan dengan prinsip syariah, namun pada kenyataannya, bentuk penyaluran kepada anggota dibebani dengan bunga. Faktor penghambat dapat berupa persaingan dengan bank konvensional yang telah ada sebelumnya, kurangnya operasional koperasi yang berbasis syariah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah sebagai dasar operasional bank syariah, belum adanya aturan yang secara tegas memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran dari aturan syariah tersebut, kurangnya sosialisasi tentang prinsip syariah kepada masyarakat, minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perbankan syariah, minimnya bank syariah yang beroperasi, terutama di daerah pedesaan. Sedangkan faktor pendukungnya berupa adanya aturan khusus pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang diakomodasikan dalam bentuk fatwa-fatwa oleh Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia, adanya lembaga Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah serta mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Upaya BTN Syariah dalam meminimalisir ketidaksesuaian tersebut dengan pembiayaan mudharabah wal murabahah, metode analisa yang baik, serta perubahan menjadi koperasi syariah