Efektivitas Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dalam Hal Penyediaan Lahan Pemakaman oleh Pengembang Perumahan di Kota Malang : Studi di

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Efektivitas Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dalam Hal Penyediaan Lahan Pemakaman oleh Pengembang Perumahan di Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya penambahan luas lahan pemakaman di Kota Malang yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Dengan adanya keterbatasan dari Pemerintah Kota Malang dalam penambahan luas lahan pemakaman, maka dilibatkanlah peran aktif swasta dalam hal ini pengembang perumahan untuk menyediakan lahan makam tersendiri di dalam lokasi perumahan yang akan dibangun. Namun pada kenyataannya tidak ada satupun pengembang perumahan yang menyediakan lahan makam di dalam lokasi perumahan. Bahkan, sebagian besar perumahan di Kota Malang lokasi makamnya menjadi satu dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sudah ada sehingga luas lahan makam di Kota Malang tidak bertambah jumlahnya. Dalam upaya mengetahui efektivitas Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tersebut di masyarakat. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa efektivitas Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 dipengaruhi oleh 3 hal yaitu ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 21 Peraturan Daerah tersebut yang memberikan peluang bagi pengembang perumahan untuk tidak menyediakan lahan makam di lokasi perumahan, kesulitan yang dialami oleh pengembang untuk memasarkan rumah jika ada lokasi makam di dalamnya, dan sikap dari warga perumahan yang acuh terhadap keberadaan lahan makam serta ketakutan yang dialami warga perumahan jika tinggal berdekatan dengan lahan makam. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dengan mencantumkan aturan tegas bagi pengembang untuk menyediakan lahan makam, penataan lokasi yang tepat jika lahan makam tersebut disediakan di dalam perumahan, mengenakan sanksi administrasi kepada pengembang berupa penundaan pemberian ijin pembangunan perumahan, pencabutan ijin pembangunan perumahan, rekomendasi untuk tidak memberi ijin pembangunan perumahan lagi bagi pengembang, serta dilakukan sosialisasi kepada warga perumahan mengenai pentingnya warga perumahan memiliki lahan makam sendiri di dalam perumahan