Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi : Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia, namun untuk hal fauna endemik menjadi negara terbesar keanekaragaman hayatinya. Sumber daya alam hayati Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang serta dikendalikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Namun perdagangan satwa ilegal di wilayah Republik Indonesia cenderung meningkat. Pelanggaran-pelanggaran dalam bidang perlindungan satwa liar terbesar dilakukan dengan penangkapan dan pemasaran satwa yang dilindungi secara illegal baik dalam dan luar negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan dan sinkronisasi tentang kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai bandara. Penelitian ini, merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil yang didapat dari penelitian adalah, pelaksanaan kewenangan perlindungan satwa yang dilindungi melibatkan berbagai instansi terkait, misalnya Bea Cukai dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam pelaksanaannya, belum berjalan dapat lancar. Penyidikan yang dilaksanakan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui pelimpahan kasus dari PPNS Bea Cukai. Hal ini menimbulkan beberapa pertentangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Penyidikan seperti yang diketahui bahwa tindak pidana mengenai satwa adalah Kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber daya Alam, hal ini dijelaskan secara implisit dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, hal ini membuat PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam tidak bisa melaksanakan Kewenangannya jika tidak terjadi pelimpahan Kewenangan dari PPNS Bea Cukai. Oleh karenanya diperlukan sinkronisasi kewenangan 2 instansi melalui penyamaan visi dan persepsi, kerjasama dan peningkatan koordinasi Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah diharapkan menyikapi hal ini, dengan melakukan penyempurnaan perumusan pasal yang terkait dengan kewenangan 2 instansi tersebut