Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Narapidana Yang Telah Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah: Peran Balai Pemasyarakatan dalam membimbing Narapidana yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat. Hal ini dilatarbelakangi pentingnya posisi Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pembimbingan bagi narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat sebagai tahap akhir dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam upaya mendeskripsikan dan menganalisis peran Bapas tersebut maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengaitkan antara peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitik. Adapun hasil penelitian adalah bahwa peran Bapas dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat adalah memberikan pengawasan yang bersifat khusus yang mempunyai makna selain Bapas memberi bimbingan kepada klien, disamping itu juga mengawasi secara materiil terhadap klien yang sedang menjalani pembebasan bersyaratnya tersebut agar ia tidak mengulangi tindak pidana lagi ataupun meresahkan masyarakat sekitarnya. Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian bertujuan agar klien menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana. Sedangkan bimbingan kemandirian bertujuan agar klien setelah bebas nanti dapat bertanggungjawab bagi dirinya sendiri sehingga dapat turut serta dalam pembangunan. Dalam perannya mengawasi secara materiil terhadap klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, Bapas Malang mengembangkan metode pembimbingan berupa kunjungan ke rumah klien dan juga melakukan kegiatan absen. Namun secara kualitas dan kuantitas kegiatan pembimbingan tersebut masih kurang optimal karena adanya berbagai kendala seperti peraturan perundangan yang kurang menjelaskan tugas serta kewenangan Bapas, kendala dana dan sarana, serta luasnya wilayah kerja Bapas. Hal ini menyebabkan banyak klien yang menjadi malas untuk absen ke Bapas karena Bapas sendiri tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk menindak klien tersebut, yang diperparah dengan minimnya intensitas kunjungan rumah yang dilakukan oleh Bapas untuk tetap memantau keadaan klien secara nyata di masyarakat. Untuk itu Pemerintah perlu menyempurnakan perundangan yang terkait dengan kewenangan Bapas disamping Kementerian Hukum dan HAM perlu menambah jumlah Bapas agar seimbang dengan wilayah kerja