Hambatan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan : Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang hambatan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan, yang dilatarbelakangi adanya sikap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang (KPKNL) yang menolak permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh kreditur. Padahal diketahui bahwa permohonan lelang kreditur telah memenuhi persyaratan dokumen. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, yang menjadi pedoman KPKNL dalam melaksanakan lelang. Selain itu, sikap KPKNL tersebut menghambat pelaksanaan lelang. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa masalah, antara lain Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh KPKNL Malang dalam melaksanakan lelang eksekusi objek hak tanggungan, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya hambatan yang dihadapi KPKNL Malang dalam melaksanakan lelang eksekusi objek hak tanggungan, serta Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh KPKNL Malang untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan lelang eksekusi objek hak tanggungan. Dalam upaya untuk menemukan jawaban dari masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan mengkaji hukum positif yang mengatur mengenai prosedur lelang eksekusi objek hak tanggungan dan dengan mengamati kemudian menganalisa pelaksanaannya dalam pelelangan umum di KPKNL Malang. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk menemukan upaya penyelesaian dari hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan jawaban dari masalah yang dirumuskan peneliti. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu KPKNL menolak permohonan lelang eksekusi objek hak tanggungan dari kreditur, padahal diketahui bahwa dokumen persyaratannya lengkap dan memenuhi legalitas formal, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tidak terbit atau terbit namun terlambat. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu limit harga objek lelang yang ditentukan kreditur terlalu rendah, beralihnya hak atas tanah dari objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur, adanya intervensi dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan lelang, serta adanya gugatan dari pembeli yang tidak bisa menguasai objek lelang yang telah dibelinya, karena masih dikuasai oleh pemilik lama. Dari semua hambatan maupun faktor-faktor penyebabnya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya yaitu KPKNL hendaknya mengikuti prosedur yang berlaku, kreditur dapat menjelaskan kepada debitur bahwa penentuan limit harga objek hak tanggungan dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan tidak melanggar undang-undang atau norma lain, kreditur dapat mengajak debitur untuk mengadakan kesepakatan mengenai limit harga objek hak tanggungan, kreditur harus lebih waspada dalam melakukan perikatan dengan debitur, dan mengadakan checking ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mengetahui status objek jaminan sebelum pengikatan jaminan terjadi, kreditur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap debitur yang tanpa izin kreditur, telah mengalihkan hak atas tanah yang telah dijaminkan, kreditur dapat meminta pengadilan untuk menjatuhkan sita jaminan di atas objek jaminan, serta kreditur dapat mengajukan permohonan pengosongan objek jaminan, apabila objek tersebut dikuasai oleh pihak ketiga