Tanggungjawab Israel atas Serangan Terhadap Bantuan Kemanusiaan di Kapal Mavi Marmara Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Tanggungjawab Israel atas Serangan Terhadap Bantuan Kemanusiaan di Kapal Mavi Marmara Menurut Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dilatarbelakangi tindakan penyerangan yang dilakukan Israel ke kapal bantuan kemanusiaan, Mavi Marmara. Kapal bantuan kemanusiaan ini memuat jurnalis, relawan kemanusiaan dan bahan bantuan untuk penduduk Gaza. Relawan kemanusiaan, bahan bantuan dan jurnalis dilindungi menurut hukum humaniter internasional sebagai sipil dan obyek sipil, oleh karenanya tidak boleh diserang. Tindakan penyerangan Israel ke kapal tersebut melanggar hukum humaniter sehingga menimbulkan beban hukum yaitu tanggungjawab negara. Dalam melakukan analisa penulis menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Yuridis artinya dalam mendekati permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi dan sumber hukum internasional lainnya. Sedangkan normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, maka penulis memperoleh jawaban atas tanggungjawab Israel atas penyerangan ke Mavi Marmara menurut hukum humaniter internasional. Penyerangan Israel ke Mavi Marmara melanggar kewajiban internasional berupa tindakan menyerang sipil dan obyek sipil, melakukan penahanan secara melawan hukum, penyerangan kendaraan yang terlibat asistensi humaniter, menghambat suplai kebutuhan penduduk sipil. Oleh karena melanggar kewajiban internasional dan memenuhi unsur kesalahan dalam The Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, maka Israel mempunyai beban hukum berupa tanggungjawab negara. Untuk memenuhi tanggungjawab negara tersebut, maka Israel melakukan kompensasi berupa tindakan investigasi atas kasus tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah Israel melanggar kewajiban internasional untuk melindungi sipil dan obyek sipil, menghambat suplai kebutuhan penduduk sipil dan tidak menghormati lambang pembeda pada Mavi Marmara. Oleh karena itu, Israel mempunyai tanggungjawab negara. Tanggungjawab negara tersebut dilakukan oleh Israel dengan jalan melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Dengan adanya investigasi tersebut, maka kewenangan International Criminal Court gugur. Namun apabila Israel dianggap tidak sungguh-sungguh melakukan investigasi dan kasus ini dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil alih kasus tersebut