Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG oleh Pemerintah Terhadap Bahaya Meledaknya LPG 3 Kilogram : Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota M

Dalam penulisan skripsi ini, membahas mengenai masalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas kebijakan konversi minyak tanah ke LPG oleh Pemerintah terhadap bahaya meledaknya LPG 3 kilogram dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kelangkaan dan mahalnya harga minyak tanah yang terjadi karena adanya pengurangan subsidi pada minyak tanah sehubungan dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan oleh Pemerintah, namun program konversi tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, dengan alasan bahwa bahaya yang ditimbulkan LPG juga sangat besar sedangkan konsumen yang menjadi korban meledaknya LPG 3 kilogram tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha yang sesuai atas kerugian yang diderita. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bagi konsumen atas kebijakan konversi minyak tanah ke LPG oleh pemerintah terhadap bahaya meledaknya LPG 3 kilogram, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskripstif analisis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Malang dengan alasan bahwa di Kota Malang terdapat 17 kasus ledakan LPG 3 kilogram dan kasus ini lebih banyak jika dibandingkan dengan kota lain. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada konsumen dan perlindungan hukum represif yaitu dengan memberikan pelayanan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tersebut adalah masyarakat tidak pernah melakukan pengaduan mengenai tindakan pelaku usaha kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai bentuk kerjasama dalam melakukan perlindungan konsumen, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kesulitan untuk dalam menindak atas tindakan pelaku usaha tersebut dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut maka diperlukan program sosialisasi secara efektif kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran bagi konsumen sehingga dapat mewujudkan kerjasama dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Kota Malang