Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Penghentian Sementara Aliran Listrik

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Penghentian Sementara Aliran Listrik. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kerugian yang diderita oleh konsumen lsitrik akibat penghentian sementara aliran listrik yang dilakukan oleh PT. PLN. Dalam hal ini penulis menggunakan kasus ledakan yang terjadi di Cawang, Jakarta sebagai dasar. Banyaknya kerugian tersebut terjadi tidak hanya pada konsumen listrik rumah tangga saja tetapi juga konsumen listrik industri. Padahal konsumen listrik industri merupakan pengguna atau pengonsumsi listrik terbanyak sehingga PT. PLN mendapatkan pemasukan yang tinggi dari hal tersebut. Dalam upaya mengetahui dan menganalisa tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen listrik yang dirugikan beserta ketentuan aturan-aturan yang mendasarinya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan tetap melakukan kajian pada pasal 19, 22, 23, 28 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 31e Undang Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrikyang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi yang terdapat dalam kasus, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara statue approach. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pada pasal 19, 22, 23, 28 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan pembuktian terbalik, sedangkan pada pasal 31e Undang Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Prinsip tanggung jawab dari kedua undang undang tersebut sangat bertolak belakang dikarenakan pada undang undang ketenagalistrikan menggunakan tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang mewajibkan konsumen untuk mentaati perjanjian yang bersifat tertutup yang telah dibuat oleh PT. PLN. Hal ini dapat dicerminkan pada kasus ledakan yang terjadi di Cawang, Jakarta yang menyebabkan konsumen menderita kerugian yang besar. Pada kasus tersebut PT. PLN melakukan kelalaian yang menyebabkan trafo Gardu Induk (GI) mengalami kelebihan beban sehingga menimbulkan ledakan. Akibat dari terjadinya ledakan tersebut PT. PLN melakukan penghentian listrik sementara karena penghetian tersebut tanpa adanya pemberitahuan maka konsumen menderita kerugian yang begitu besar. Tetapi ganti rugi yang diterima oleh konsumen berbanding terbalik dengan besarnya kerugian yang dialami. Sehingga pada kasus ini sesuai dengan undang undang ketenagalistrikan konsumen tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang terdapat dalam undang undang perlindungan konsumen. Maka perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penghentian sementara aliran listrik hanya bersifat represif yang dalam hal ini konsumen hanya dapat menuntut apa yang menjadi haknya tetapi kosnumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas dari PT. PLN