Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanankan tugasnya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern di dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan antara aparat penegak hukum. Permasalahan yang timbul yaitu apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup diimplementasikan untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak–hak seorang tersangka dan terdakwa. Masalah yang dirumuskan yaitu bagaimanakah realita kasus-kasus Praperadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, eksistensi lembaga Praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka di Pengadilan Negeri Malang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di Pengadilan Negeri Malang, Teknik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive Sampling dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah masih lemahnya lembaga praperadilan di dalam melindungi hak asasi tersangka di dalam tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kondisi seperti ini sudah menjadi budaya hukum di dalam masyarakat dimana kebanyakan masyarakat menilai bahwa kasus praperadilan yang masuk di pengadilan itu selalu kalah sehingga masyarakat pesimis terhadap lembaga praperadilan ini. Kondisi tersebut tidak terlepas dari lembaga praperadilan yang tampaknya belum bisa menerobos budaya hukum lama yang ada, yaitu hubungan erat antara penegak hukum yang telah terbina sejak lama yaitu semenjak zaman HIR. Lemahnya lembaga praperadilan pada umumnya dikarenakan hakim belum berani mengambil sikap yang tegas untuk mengabulkan gugatan pemohon di dalam keputusannya. Peran praperadilan di Indonesia pada intinya dalam melindungi hak-hak tersangka diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa/tersangka. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah masih lemahnya lembaga praperadilan di dalam melindungi hak asasi tersangka di dalam tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyebabkan kebanyakan masyarakat menilai bahwa kasus praperadilan yang masuk di pengadilan itu selalu kalah sehingga masyarakat pesimis terhadap lembaga praperadilan. Saran bagi Hakim Pengadilan Negeri Malang, diharapkan di dalam pengambilan keputusan, hakim harus konsisten di dalam penegakan hukum, apabila prosedur yang dikabulkan benar, hakim harus berani mengabulkannya sehingga terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam hal penangkapan atau penahanan dapat dikenakan sanksi