Pelaksanaan Perijinan Dan Penertiban Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2007 (Studi Di Badan Pelayanan Perjinan Terpadu)

Skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan penerapan Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Penertiban Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler dengan Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malng. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan peraturan Walikota No 50 Tahun 2007 pelaksanaan dan penertiban pembangunan di Kota Malang, kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dalam menanggulangi pelanggaran menara telekomunikasi di Kota Malang serta upaya yang dilakukan aparatur yang berwenang, dalam menanggulangi pelanggaran perijinan bangunan menara telekomunikasi di kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pembangunan menara telekomunikasi yang tidak dilengkapi ijin atau IMB di kota Malang, diantaranya adalah peraturan daerah Kota Malang No 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Malang No 20 Tahun 2008 Tentang Retribusi Perijinan Bangunan.peraturan Walikota Malang No 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan pada BP2T Kota Malang serta Keputusan kepala BP2T Kota Malang Nomor 188.4/35.73.314/2009 Tentang SPP Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Permasalah yang di angkat oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan dan penertiban perijinan menara telekomunikasi di Kota Malang serta apa kendala dan upaya dalam melakukan perijinanya, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian di lakukan di Kota malang dengan penelitian di badan Pelayanan Perijinan Terpadu Malang. Jenis dan sumbernya di lapangan dan data sekunder berasal dari studi kepustakaan, Responden terdiri dari Kepala sub bagian Umum BP2T, Saf Penyusunan Program, Analisis data dengan menggunakan Deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian ternyata pelaksanaan dan penertiban perijinan menara telekomuikasi berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 masih sangat rendah, hal tersebut di sebabkan oleh berbagai faktor dianntaranya adalah tidak meratanya sosialisasi dari Badan Pelayanan Parijinan Terpadu Kota Malang menganai IMB pembangunan menara telekomunikasi di Kota Malang selain itu juga faktor intern dari pihak pemrakarsa menara telekomunikasi sendiri pun cukup tinggi ketidaksadaranya akan peraturan-peraturan yang dapat berdampak negative bagi warga sekitarnya yang dapat mengganggu radiasi frekuensi seperti TV/ Radio dan lainya, akan peraturan perijinan menjadi faktor utama dalam rendahnya pelaksanaan dan penertibanya. Dan adapun saran dari penulis baik bagi Pemerintahan Daerah Kota Malang dan Badan Pelayanan Perijinan Kota Malang adar meningkatkan Sosialisasi mengenai perijinan, serta meningkatkan pengawasan terhadap segala realita yang terjadi di lapangan guna meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap undangundang mengenai perijinan khususnya mengenai pembangunan menara telekomunikasi seluler yang di atur dalam berbagai produk hukum di Kota Malang