Efektivitas Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Efektivitas Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberitaan mengenai masih belum efektifnya pelaksanaan program-program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, selain itu dari hasil pra-survey penulis juga memperoleh informasi mengenai masih adanya perusahaan di Kota Malang yang tidak melaksanakan amanat yang terkandung dalam penegasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruhnya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam upaya mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya di Kota Malang, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif dan deskriptif analitis. Penulis mendapatkan data primer di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang, dengan mewawancarai Informan Kunci. Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada perusahaan yang belum sepenuhnya melaksanakan amanat Undang-undang Jaminan sosial Tenaga Kerja khusus pasal 4 ayat (1). Penulis juga mengumpulkan data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, Pengurus Cabang Konfederasi serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan PT. JAMSOSTEK Malang sebagai Badan Penyelenggara. Berdasar hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Malang sangat tidak efektif. Ketidakefektivan pelaksanaan disebabkan oleh faktor yang pertama yaitu faktor struktural. Dalam hal ini adalah pengawas bidang ketenagakerjaan yang kurang ketat dalam mengawasi dan kurang tegas untuk langsung menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Sedangkan faktor selanjutnya adalah faktor kultur. Dari hasil penelitian ditemukan kenyataan tentang perilaku pengusaha yang masih kurang memperdulikan kesejahteraan pekerja/buruhnya. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, penulis memiliki beberapa saran. Pertama kepada pemerintah pusat, penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai pengawas di bidang ketenagakerjaan. Kedua, saran penulis terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang. Dalam menjalankan pengawasan, diperlukan ketegasan dari pengawas apabila menemukan pelanggaran oleh pengusaha. Selain itu, sosialisasi dan pembinaan bagi pengusaha oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang juga merupakan hal yang wajib dan mendesak untuk digalakkan guna menjadikan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja efektif