Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Pipa Air PDAM

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Pipa Air PDAM. Hal ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi yang semakin lama semakin marak terjadi di Indonesia meskipun sudah ada peraturanya dalam bentuk khusus yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya memuat aturan hukum, terkait dengan tindak pidana korupsi yang tidak dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam perkara yang diangkat penulis adalah tentang adanya penyertaan dalam perkara korupsi yang salah satu pelakunya masih berstatus DPO. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai (1) Sudah tepatkah putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia. (2) Bagaimanakah seharusnya putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh “Ir. MB” dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif, mengkaji sistematika hukum, mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr adalah kurang sesuai sehingga hakim tidak tepat dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana. Dari fakta tersebut, dalam mengadakan penyidikan, mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana penyertaan korupsi serta menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus penyertaan korupsi hendaknya baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lebih memperhatikan substansi hukum pidana Indonesia baik formil maupun materiil. Selain itu dalam tindak pidana yang terindikasi sebagai tindak pidana dengan penyertaan alangkah lebih baik jika semua akses yang dapat digunakan tersangka untuk melarikan diri diblokir dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka, sehingga tidak ada tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dapat mempersulit petugas yang berwenang untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi