Implementasi Perlindungan Hak Pencipta Atas Penundaan Pembayaran Royalti Lagu Atau Musik Berdasarkan Kontrak Lisensi Dan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Perlindungan Hak pencipta atas penundaan pembayaran royalti lagu atau musik berdasarkan kontrak lisensi dan pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya karya cipta seperti lagu atau musik yang dihasilkan yang disertai dengan semakin maraknya kasus penundaan pembayaran royalti. Pelaksanaan Perlindungan hak cipta yang selama ini kurang diperhatikan akhirnya menimbulkan kerugian bagi pencipta khususnya yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan terjadinya kasus penundaan pembayaran oleh pihak pengguna hak cipta. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan perlindungan hak cipta yang sebenarnya dilapangan, mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya penundaan pembayaran royalti, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk mengatasi masalah penundaan pembayaran. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan, dilakukan dengan cara penelitian studi lapang (wawancara dengan responden) atau disebut sebagai data primer, yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai pendukung data sekunder, karena hasil dari penelitian di lapangan harus diuji kebenarannya secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Implementasi Perlindungan Hak pencipta atas penundaan pembayaran royalti lagu atau musik berdasarkan kontrak lisensi dan pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak berjalan dengan lancar karena mindset masyarakat yaitu apabila membeli lagu atau musik (berupa cd,kaset,dvd) maka semua hak pencipta pindah pada pembeli, pihak pengusaha yang sengaja tidak membayar karena pertimbangan sudah membayar pajak, para pengusaha menyamakan royalti dengan pajak, tempat usaha di backup oknum-oknum pemerintahan sehingga menjadi kebal hukum,usaha-usaha franchise Luar Negeri yang mengatakan sudah membayar ke Luar Negeri tetapi saat dimintai bukti tidak dapat membuktikan. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu adanya penerapan hukum yang tegas khususnya tentang pembayaran royalti tersebut, dilakukan pemantauan dan Update data-data pencipta dan pengguna ditambahkan dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta dan royalti serta dukungan dari pengguna agar taat akan peraturan yang berlaku sebagai upaya untuk mengatasi dan meminimalisir penundaan pembayaran royalti