Eksistensi Pidana Mati di Indonesia Terkait Perlindungan Hak Asasi Terpidana

Skripsi ini membahas Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia Terkait Perlindungan Hak Asasi Terpidana. Keberadaan pidana mati di Indonesia dibuktikan di dalam sejumlah peraturan perundangan. Perbedaan pendapat dari sejumlah kalangan menimbulkan terjadinya pro dan kontra terhadap keberadaan pidana mati. Sebagian orang menganggap pidana mati sebagai suatu kewenangan pencabutan hak untuk hidup seseorang yang mengatasnamakan keadilan melalui lembaga peradilan negara. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan serta menghina martabat manusia. Hukuman tersebut jelas melanggar hak hidup terpidana. Eksekusi mati dinalai sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia oleh beberapa negara apabila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Beberapa kalangan berpandangan bahwa kewenangan mencabut hak untuk hidup dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat karena merenggut salah satu hak yang tidak boleh ditangguhkan pemenuhannya. Tindakan ini termasuk merampas nyawa terpidana yang tidak akan pernah bisa dikembalikan atau digantikan. Tujuan analisa ini untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai aturan keberadaan pidana mati di dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan untuk mengidentifikasi serta menganalisa apakah pidana mati layak dipertahankan atau tidak. Metode penulusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tentang hak-hak asasi manusia serta beberapa aturan internasional lainnya melindungi hak untuk hidup bagi setiap orang termasuk terpidana. Hak tersebut dijamin oleh negara. Permasalahan muncul ketika ketentuan pidana mati yang berlaku bertentangan dengan aturan-aturan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan pidana mati memungkinkan terjadinya kesalahan. Kekhawatiran ini ditambah lagi dengan masalah mafia peradilan, peradilan yang dinilai korup dan sesat serta kelemahan lainnya yang masih melekat dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, apabila pidana mati dijatuhkan kepada terpidana yang tidak bersalah dan setelah dieksekusi, ditemukan bukti-bukti baru yang menunjuk terpidana tersebut benar-benar tidak bersalah. Kenyataan seperti inilah yang menjadi salah satu alasan bagi pihak kontra pidana mati dalam memperjuangkan keadilan menurut prinsip hak-hak asasi manusia, termasuk hak hidup terpidana. Kejadian tersebut dianggap suatu kejahatan yang dilakukan oleh negara karena menghilangkan nyawa terpidana yang terbukti tidak bersalah setelah terpidana tersebut dieksekusi mati. Negara tidak akan pernah mampu untuk mengembalikan nyawa terpidana mati yang telah dieksekusi apabila gambaran di atas terjadi di dalam suatu kasus peradilan pidana di Indonesia. Kesimpulan pembahasan ini, memberikan gambaran dari dua persepsi yang berbeda mengenai keberadaan pidana di Indonesia. Pihak pro pidana mati maupun pihak kontra pidana mati memiliki pandangan serta alasan-alasan tersendiri terhadap keberadaan pidana mati tersebut. Selama hukum masih berlaku maka selama itu pula pro dan kontra pidana mati akan tetap bersinggungan