Urgensi Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait dengan Tindak Pidana K

Terjadinya tindak pidana kepabeanan sebagai salah satu dampak dari kegiatan ekspor dan impor yang semakin berkembang dapat menimbulkan kerugian bagi negara secara finansial, maupun gangguan perdagangan dan industri atau investasi dalam negeri. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan masih tumpang tindih. Menurut Pasal 112 UU RI No. 10 Tahun 1995 yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan adalah PPNS tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. KUHAP mengatur pula mengenai kedudukan penyidik POLRI sebagai koordinator dan pengawas dalam pelaksanaan tugas PPNS. POLRI dan PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan keduanya mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan tersebut sehingga diperlukan koordinasi antara PPNS dan Penyidik POLRI agar tidak melampui kewenangan dari masing-masing institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI dan urgensi pelaksanaan koordinasi penyidikan antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI dalam menangani tindak pidana kepabeanan, maka dilakukan penelitian empiris dengan metode pendekatan bersifat yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di KPPBC TMP Tanjung Perak dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa tidak terdapat koordinasi antara PPNS KPPBC TMP Tanjung Perak dengan Penyidik Polres Pelabuhan dalam pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan. PPNS KPPBC TMP Tanjung Perak sebagai penyidik mandiri sehingga tidak melakukan koordinasi dengan penyidik Polres Pelabuhan sebagai korwas. Urgensi pelaksanaan koordinasi penyidikan antara PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik POLRI adalah terdapatnya fungsi controlling , transparansi, tidak terdapat tumpang tindih kewenangan serta terdapat kesinkronanan UU Kepabeanan dengan KUHAP. Adapun saran yang dapat diberikan adalah PPNS dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik POLRI dalam pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana kepabeanan kemudian Penyidik POLRI sebagai korwas dapat secara proaktif memberikan bantuan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS kemudian DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan segera melakukan sinkronisasi UU Kepabeanan dan KUHAP