Hak Jawab Pers dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Di Radar Malang)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers memberikan opsi bagi penyelesaian kasus yang disebabkan oleh ketidakbenaran data yang terdapat pada pemberitaan pers. Opsi tersebut adalah melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi. Namun karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan untuk menggunakan opsi ini, Hak Jawab seringkali tidak dipergunakan. Korban atas suatu perberitaan pers lebih memilih menggunakan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana. Penelitian ini berjenis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis- Sosiologis. Pemilihan lokasi penelitian pada harian Radar Malang. Data diperoleh dari lapangan berupa wawancara dan dokumentasi hukum, serta kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan dianalisis dan digambarkan untuk menjawab permasalahan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kendala dan keefektifan Hak Jawab ditentukan oleh tiga faktor, yaitu faktor pelayanan Hak Jawab yang dilakukan oleh pers cetak, faktor masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan, dan faktor keefektifan Hak Jawab itu sendiri. Dari segi pelayanan, peneliti menilai tidak ada masalah dari segi pelayanan Hak Jawab yang dilakukan oleh Radar Malang. Mengenai masayarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, adakalanya bersikap ‘jual mahal’ hal ini tercermin dari kesulitan pihak Radar dalam meminta konfirmasai atas Hak Jawabnya. Selain kesulitan konfirmasi, adanya ancaman untuk melakukan somasi, tuntutan ataupun gugatan serta paksaan dari Korban juga kendala lain dalam melayani Hak Jawab. Faktor keefektifan dari Hak Jawab dalam mengubah persepsi masyarakat juga sedikit berpengaruh. Keputusan akhir dalam menanggapi kendala Hak Jawab tersebut diserahkan pada Rapat Redaksi ataupun pada pedoman penggunaan Hak Jawab yang dikeluarkan oleh Dewan Pers