Konstruksi Hukum Pemberlakuan Keistimewaan Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wacana Monarki Inkonstitusional pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara Republik Kesatuan Indonesia ini memiliki keunikan dan keragaman dalam wilayahnya yang disebut sebagai Bhineka Tunggal Ika. Dalam konteks Tata Negara pun Indonesia tergolong negara yang unik. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, tetapi memiliki beberapa Daerah Istimewa dan khusus, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibahas dalam penelitian ini. Daerah Yogyakarta ini merupakan Daerah Istimewa karena sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah merupakan sebuah Negara yang berdaulat. Kemudian Yogyakata ini menggabungkan diri menjadi satu kesatuan dengan NKRI. Keistimewaan tersebut diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 pada pasal 18B ayat(1). Kemudian, Yogyakarta dipertanyakan keistimewaannya dengan adanya pernyataan presiden SBY mengenai RUU-K Yogyakarta yang didasarkan pada Pasal 18 Ayat(4) UUD 1945. Presiden SBY menginginkan merubah bentuk pemerintahan Yogyakarta menjadi lebih demokrasi. Demikianlah wacana Yogyakarta Monarki Inkonstitusional pun muncul bersama pernyataan presiden tersebut. Dari latarbelakang tersebut muncul pertanyaaan dari penulis terkait konstruksi hukum pemberlakuan keistimewaan pada provinsi DIY dan bentuk pemilihan gubernur sebagai salah satu hal istimewa yang dipermasalahkan. Penulis menganalisa permasalahan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif dan melalui statue approach dan hystorycal approach. Hasil pembahasan tersebut adalah produk hukum yang selama ini mengatur keistimewaan Yogyakarya sudah sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia. Akan tetapi keistimewaan DIY ini belum memperoleh Undang-Undang yang tegas dan lugas sebagai payung hukum untuk melegalisasikan keistimewaan tersebut. Kemudian salah satu keistimewaan terkait pemilihan Gubernurnya yang secara tradisonal dari keturunan Sultan, itu adalah sah dan benar menurut konstitusi Negara Indonesia. Dan tidaklah benar jika itu menyalahi aturan Negara Demokrasi karena Yogyakarta telah menerapkan bentuk demokrasi tersebut