Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektifitas Pasal 70 Butir (a) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Studi di Mojokerto)

Dalam penulisan skripsi inil, penulis mengambil judul : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektifitas Pasal 70 Butir (A) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Studi di Mojokerto ) dengan latar belakang bahwa,notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Pembentukan pengawasan terhadap notaris adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui,menganalisis dan mendiskripsikan kewenangan majelis pengawas daerah terkait efektifitas pasal 70 butir UU No 30 Tahun 2004 serta hambatan dan solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kewenangan majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder melalui literature buku dan peraturan perundang- undangan yang ada.Pengolahan data dengan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.Populasi dalam penelitian ini adalah: seluruh notaris di daerah Mojokerto dan Jombang serta seluruh anggota Majelis Pengawas daerah dan Anggota Ikatan Notaris Indonesia daerah Mojokerto beserta Dewan Kehormatan Notaris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris dan dugaan adanya pelanggaran pelaksanan jabatan notaris sudah terlaksana dengan baik.akan tetapi dalam pengawasan adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris tidak dilakukan oleh dewan kehormatan daerah Mojokerto dikarenakan belum terbentuk,akan tetapi pengawasam tersebut dilakukan oleh ikatan notaris Indonesia Daerah Mojokerto beserta Majelis Pengawas Daerah Mojokerto.Dan diperoleh juga mengenai hambatan dan gambaran beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto, selain melakukan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada Majelis Pengawas Daerah Notaris Mojokerto juga melakukan sosilisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum diundangkannya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri hasilnya tidak maksimal hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Hakim Pengawas terhadap profesi Notaris. Sedangkan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang pasti lebih memahami dunia Notaris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,penulis menyarankan hendaknya peraturan hukum terkait pegawasan terhadap notaris lebih diperlengkap dan diperjelas.dan komitmen antar anggota majelis pengawas daerah lebih disolidkan sehingga dapat melakukan pengawasan lebih efektif dan melakukan sosialisasi peraturan mengenai pengawasan terhadap notaris tersebut kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjadi salah satu “pengawas” guna meningkatkan kinerja notaris menjadi lebih baik