Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Normatif Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam),

Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip kebebasan beragama tersebut ditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk berpindah agama. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama hingga perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan masalah hukum. Persoalan hukum baru akan ada manakala setelah dilangsungkan perkawinan diantara pihak suami atau istri melakukan perpindahan agama Islam keagama non Islam atau murtad. Perceraian adalah putusnya sebuah hubungan perkawinan. Perceraian karena pindah agama (murtad) di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas. Dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) KHI yaitu apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami istri. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu apakah pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang perpindahan agama (murtad) bisa dipakai sebagai alasan perceraian. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul oleh peneliti dikelompokan dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi ( content analisys ) yaitu dengan menginterpretasikan isi peraturan perundang – undangan dengan permasalahan yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena penelitian hukumnya bersifat normatif yaitu mengkaji kualitas suatu Undang-Undang berkaitan dengan isu hukum yang ada didalamnya. Adapun beberapa temuan penulis dalam penelitian, secara umum dapatdigambarkan sebagai berikut : dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan akibat hukum terhadap perkawinan yang berakhir dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain. Dalam pandangan Islam, murtadnya suami atau istri menyebabkan perkawinan menjadi Fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan suami atau istri menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan