Efektivitas Pasal 36 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha perseroan terbatas studi : di Pemkab Sidoarjo

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah efektivitas pasal 36 undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena ketidaksesuaian prosedur dalam pemberian ijin dan pengurusan dokumen amdal,UKL dan UPL dan serta ketidakpatuhan dalam hal menjalankan suatu ijin tersebut sehingga perlunya adanya pengawasan dengan instansi-instansi yang terkait dalam hal pemberia ijin tersebut dan selain itu dalam pengawasannya ekspolitasi dan yang mewajibkan kontraktor lain menyampaikan laporan harian pemboran kepada ditjen migas dan dalam pelaksanaannya LBI tidak pernah menyampaikan laporan tertulis kepada Ditjen Migas dan ditjen migas juga tidak pernah menegur kepada LBI yang dimana ditjen migas mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dan mengenai hambatan-hambatan yaitu kurang kompeten dari segi pengalaman dan penggunaan peralatan dan personel dan tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan pemboran berdasarkan daily drilling report. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji peraturan perundang undang pasal 36 undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha PT Lapindo berantas yang dikaitkan dengan kenyataan yang di lapangan dan seluruh data yang ada di analisa dengan menggunakan metode deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Efektivitas pasal 36 undang-undang no 32 tahun 2009 tidak sesuai dan tidak mencapai tujuan sebagai berikut Apabila dilihat dari pemberian ijin lokasi sudah tidak sesuai maka dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc adalah PT. Lapindo Brantas Inc, merujuk UUPLH dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan perusahaan.Untuk pertanggungjawaban BP Migas tidak melakukan pengawasan yang sesuai dengan pasal 41 dan 42 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak Gas dan Bumi.Pemberian izin lokasi dari PEMDA Sidoarjo tidak sesuai dengan Perda No.16 Tahun 2003 tentang penatagunaan tanah Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan cara pendekatan baik kepada korban ,istansi intansi yang terkait maupun kalanganpenegak hukum supaya hambatan-hambatan dapat ditekan seminimal mungkin agar dalam hal pemberian ijin tidak terulang lagi yang akan datang