Analisis Yuridis Penangkapan Petugas Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Oleh Police Marine Malaysia Diperairan Tanjung Berakit Pulau Bintan : Dalam Perspektif Hukum Laut

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai penangkapan petugas Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Oleh Police Marine Malaysia Diperairan Tanjung Berakit Pulau Bintan. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena ditemukan adanya ketidakjelasan batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia di perairan Tanjung Berakit. Hal tersebut menyebabkan praktek penerapan batas wilayah tergantung pada persepsi petugas masing- masing Negara itu sendiri. Namun dalam penerapannya perbatasan wilayah di perairan ini lebih banyak tergantung pada faktor-faktor diluar peraturan tersebut, seperti sarana prasarana, aparat pelaksana dan dukungan masyarakat dimana perbatasan wilayah tersebut diterapkan. Untuk mengetahui analisa yuridis penangkapan petugas Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Oleh Police Marine Malaysia Diperairan Tanjung Berakit Pulau Bintan, serta faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penerapan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum Nasional dan hukum Internasional dalam prakteknya di perbatasan wilayah antara dua negara. Letak dari penelitian ini adalah perairan Tanjung Berakit yang berada didekat Selat Singapura yang menjadi batas wilayah tiga Negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu, penangkapan petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia oleh Police Marine Malaysia diperairan Tanjung Berakit pulau Bintan melanggar ketentuan dan prinsip – prinsip Hukum Laut Nasional Indonesia dan Internasional. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (8)Konvensi Hukum Laut Laut Tahun 1982 mengatur bahwa pengejaran seketika terhadap sebuah kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang negara pantai mempunyai alasan yang dapat dipercaya bahwa kapal asing itu telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan negara pantai yang dilakukan wilayah territorial negara tersebut juga di ZEE atau landas kontinen termasuk zona pengamannya. Pasal 111 ayat (8) Konvensi ini juga memperbolehkan untuk menahan atau menghentikan kapal yang dikejar di luar laut wilayah.Namun dalam hal ini Malaysia bertindak melakukan penangkapan pada wilayah Negara lain. Mengenai klaim Malaysia dengan peta tahun 1979 nya, klaim Malaysia atas perairan Tanjung Berakit Pulau Bintan tidaklah sesuai dan dengan UNCLOS, karena Peta Malaysia 1979 dibuat sebelum UNCLOS dikeluarkan, dan peta 1979 itu tidak pernah direvisi kembali setelah UNCLOS berlaku