Upaya-Upaya Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Terkait Dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E-Procurement : Studi Di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan Malang

Dalam rangka menghindari praktek-praktek KKN yang sering terjadi ketika menggunakan sistem tender konvensional serta untuk mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, PT PLN (Persero) APJ Malang pada Tahun 2008 mewajibkan penggunaan sistem e-procurement dalam hal Pengadaan Barang/Jasa. Namun pada kenyataannya masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem e-procurement. Sehingga terdapat kesenjangan perwujudan iklim persaingan usaha antara tindakan dengan tujuan yang hendak dicapai yang mengakibatkan kurang maksimalnya perwujudan tersebut. Masalah yang diteliti adalah; (1) Faktor-faktor Penghambat perwujudan iklim Persaingan Usaha yang Sehat melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem e-procurement di PT PLN (Persero) APJ Malang; dan (2) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan iklim Persaingan Usaha yang Sehat melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem e-procurement di PT PLN (Persero) APJ Malang. Penulisan menggunakan metode yuridis-empiris. Prosedur pengumpulan data Primer menggunakan tehnik wawancara, dan Data Sekunder melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan Akses Internet. Data dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban sebagai berikut; (1). Faktor-faktor Penghambat perwujudan iklim Persaingan Usaha yang Sehat melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem e-procurement di PT PLN (Persero) APJ Malang : (a). Faktor Intern yaitu Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM), Transformasi pola pikir dan pola tindak dan Ketersediaan Infrastruktur ; (2). Faktor Ekstern Lemahnya Regulasi yang dijadikan acuan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terlalu umum, terlalu berorientasi pada jasa pemborongan, dan kurang sistematis. Lebih lanjut lagi, regulasi tersebut belum mengangkat pentingnya peran teknologi e-procurement secara khusus. Hadirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengakuan kepada informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah seharusnya dapat dijadikan suatu pijakan yang kuat bagi penerapan Tehnologi Ilmu Komputer (TIK) dalam proses pengadaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) APJ Malang dalam perwujudan iklim persaingan yang sehat yaitu: (a). Membuat Pakta Integritas; (b). Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS); (c). Mengalokasikan anggaran biaya berdasarkan dari RKAP yang diusulkan; (d). Pembentukan Panitia setiap Tahun; (e). Ketegasan panitia; (f). Melakukan upaya mencari atau mengundang penyedia barang/jasa baru untuk jenis pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus. Dengan demikian perlu Optimalisasi fungsi internet yang merupakan dasar dari bekerjanya sistem e-procurement PLN. Seperti proses anwijzing dan pengajuan sanggahan yang seharusnya dilakukan melalui sistem online, dengan cara chatting sehingga terwujud prinsip Good Corporate Governance (GCG)