Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen : Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance

Tulisan ini melakukan penelitian terhadap kemungkinan penyerahan hak milik dalam perjanjian sewa beli sepeda motor yang dilakukan perusahaan pembiayaan kepada konsumen dan perlindungan hukum terhadap klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, mengkaji penyerahan hak milik yang dilakukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan perlindungan hukum terhadap klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance. Pendekatan yang digunakan adalah pendekataan undang-undang. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi. Baik itu berupa interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban dalam rumusan masalah bahwa penyerahan hak milik secara Fidusia dalam perjanjian sewa beli, pada dasarnya tidak bisa dilakukan karena dalam perjanjian sewa beli, penyerahan hak milik baru bisa dilakukan apabila pihak penyewa beli melakukan pelunasan angsuran terakhir yang bisa dikompensasi sebagai harga barang. Dan status hak milik barang selama perjanjian berlangsung masih tetap milik penjual sewa. Penyewa beli hanya mempunyai hak menguasai seperti diatur dalam Pasal 529 KUHPerdata belum memiliki. Sedangkan penyerahan penyerahan hak milik secara fidusia dimaksudkan hanya mengalihkan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, sedangkan benda atau barang masih dalam penguasaan pemberi jaminan, dan bukan untuk mengalihkan hak milik dari benda atau barang tersebut. Pengalihan hak milik yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ini dilakukan dengan cara “constitutum possesorium”, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut secara fisik harus tetap dikuasai oleh Pemberi Fidusia (debitor) untuk kepentingan Penerima Fidusia (kreditor). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance juga terdapat klausula mengenai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, hal ini bertentangan dengan pasal 18 ayat ( 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula yang dilarang. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut juga dijelaskan bahwa perjanjian yang memuat klausula baku yang dilarang dapat dinyatakan batal demi hukum