Kendala Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas sebagai wali pengawas terhadap harta anak di bawah umur

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Pelaksanaan Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Pengadilan Negeri. Hal ini dilatarbelakangi dengan pentingnya perlindungan terhadap generasi penerus bangsa Indonesia.yang nanttinya akan mewujudkan dan menjalankan cita-cita bangsa Negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhdapa generasi muda ini berupa pelayanan di bidang hukum melalui Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP bergerak dalam bidang harta peninggalan, perwalian, dan kepailitan. Terhadap perwalian atas anak-anak di bawah umur BHP berfungsi sebagai wali pengawas jika telah diangkat seorang wali oleh Pengadilan Negeri. Wali di sini harus melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perundanga-undangan. Namun banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan wali terhadap harta kekayaan anak di bawah umur, sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan yang dimiliki anak di bawah umur. Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan penelitian yang dengan menganalisa data secara deskriptif serta metode yang digunakan yuridis sosiologis, dilakukan berdasarkan studi lapang (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang harus dilakukan BHP dalam mencegah penyalhgunaan wewenang Pengadilan Negeri ialah, melakukan sumpah dan dibuat berita acara sumpah yang diberikan kepada BHP sehingga dapat diketahuiadanya penetapan perwalian yang dilakukan Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menghindari hak-hak yang dapat hilang yang dimiliki anak di bawah umur terutama dalam kepemilikan harta kekayaan yang diberi dari orang tua yang meninggal. Wali anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan anak tersbut, karena adanya BHP sebagai wali pengawas yang dapat mengawasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan wali tersebut. Hal-hal tersebut telah diatur dalam KUHPerdata. Hambatan yang terjadi dapat dari internal dan eksternal. Internal sendiri dari anggaran, SDM yang minim, serta fasilitas sarana dan prasarana kerja. Dari eksternal biasanya kurangnya hubungan kerja antar birokrasi terhadap BHP, tidak adanya sanksi jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan wali, dan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Menyikapi masalah-masalah yang terjadi di atas, maka perlu dibenahi kembali peraturan perundang-undangan serta birokrasi terkait yang sesuai dengan masyarakat dan tujuan awal yaitu pelayanan hukum. Sehingga dapat tercapai kinerja yang optimal yang sebagaimana mestinya agar masyarakat mengetahui eksistensi BHP dalam pelayanan hukum