Kendala Pelaksanaan Pengurusan Harta Kekayaan Mewakili Kepentingan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir : Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala-kendala, baik internal dan eksternal, yang mempengaruhi kinerja Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala dan upaya Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan. Hambatan Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir meliputi kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengurusan harta kekayaan, birokrasi yang tidak efektif, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia serta fasilitas dan sarana kerja sebagai kendala internal, kemudian kendala eksternal meliputi perbedaan persepsi antara Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai prosedur pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir, tertutupnya informasi dari Kantor Pertanahan, pemohon yang belum sanggup membayar harga jual yang ditetapkan, dan munculnya gugatan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Sedangkan upaya yang ditempuh Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membebankan biaya sementara pada pemohon, mengadakan pembagian wilayah kerja bagi para pegawai, serta mengajukan anggaran untuk perbaikan fasilitas sebagai upaya internal, kemudian melakukan diskusi dengan Pengadilan Negeri Surabaya, dan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan sebagai upaya eksternal. Selain itu secara umum Balai Harta Peninggalan Surabaya juga berusaha meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dengan tugas Balai Harta Peninggalan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan guna meningkatkan kinerja dan eksistensinya. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan memerlukan bantuan pemerintah untuk memperbaiki kinerja seperti perbaikan anggaran dan mengatur tentang Balai Harta Peninggalan dan juga dibuka dan difungsikannya kembali kantor-kantor perwakilan seperti sedia kala