Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah efektivitas pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap perlindungan hak anak dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya isi pasal yang menyebutkan bahwa “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”. Namun pada kenyataannya yang terjadi banyak putusan majelis hakim yang tidak menerapkan pasal tersebut, dimana suami tidak memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya dan mantan isterinya. Hal inilah menyebabkan belum adanya penegakan hukum yang jelas dan terang (tuntas) mengenai pelaksanaan pemberian hak untuk isteri dan anak-anaknya atas sebagian gaji suami jika terjadi suatu perceraian. Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap efektivitas pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 terhadap perlindungan hak anak dalam proses perceraian PNS maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yang ada di dalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat kekurangefektifan dalam penerapan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 terhadap pemenuhan hak anak dan mantan isteri dari Pegawai Negeri Sipil setelah terjadinya perceraian. Hal ini karena adanya hambatan-hambatan, yaitu hambatan dalam dari isi pasal 8 ayat (6) yang tidak sesuai dengan hukum Islam, majelis hakim takut melanggar asas hukum acara, ketidaktahuan isteri akan adanya peraturan tersebut, dan putusan perceraian tidak secara eksplisit menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada anak. Menyikapi fakta-fakta di atas, maka perlu kiranya keberadaan sanksi difungsikan kembali terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang kepegawaian sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk lebih melindungi hak mantan isteri dan anak-anak khususnya setelah ditinggal cerai orang tuanya yang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang