Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Malang : Analisis Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/MDAG/PER/12/200

Penulisan skripsi ini membahas mengenai Analisis Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terkait dengan Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh berdirinya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Malang yang sanggup memenuhi bertambahnya kebutuhan masyarakat dan gaya hidup masyarakat Kota Malang akibat dari pola modernisasi dan globalisasi. Pemerintah kota Malang memberikan kebebasan kepada investor untuk mendirikan berbagai jenis pasar/ritel modern demi terwujudnya kemakmuran rakyat bersama. Pendirian yang seharusnya memperhatikan rencana tata ruang wilayah kota dan keberadaan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya (zonasi), ternyata belum mendapat perhatian dari para pelaku usaha yang hendak mendirikan pusat perbelanjaan maupun toko modern. Hal ini disebabkan belum terakomodasinya amanat dari Peraturan diatasnya yakni Perpres 112 tahun 2007 dan Permendag No. 53 tahun 2008 yang mengamanatkan pendirian pasar tradisional maupun pasar modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah secara lebih terperinci. Hanya toko modern saja yang diatur sedangkan toko modern dan pusat perbelanjaan lain tidak diatur zonasinya. Akibatnya, permasalahan zonasi tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Jika keadaan terus berlanjut, melihat dari persaingan usaha yang tidak seimbang dikhawatirkan para pelaku pasar tradisional akan mengalami kemunduran baik dari segi pendapatan maupun daya tarik dari para pembeli. Permasalahan dari skripsi ini adalah apa urgensi dibuatnya peraturan khusus mengenai zonasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Malang.Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan penelitian Statuta Approach (pendekatan perundang-undangan). Teknik memperoleh bahan hukum diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi, kemudian seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan diteliti menggunakan metode Interpretasi (penafsiran pasal-pasal dalam perundang-undangan), yang kemudian dikemukakan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa peraturan khusus mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sangat diperlukan. Dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang tiap tahun dan perkembangan pasar modern yang terus meningkat maka dikhawatirkan berpengaruh besar terhadap kemunduran pasar tradisional. Hasil pengkajian pasal-pasal yang terkait zonasi di setiap peraturan, Pemerintah menginginkan kemakmuran dan keadilan bagi setiap pelaku usaha bahkan pemerintah memberikan perhatian penuh bagi pelaku usaha kecil dan pasar tradisional. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah sesuai dengan sistem hukum dan ideologi Pancasila yakni berusaha untuk memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi. Ini berarti baik pelaku usaha pasar tradisional lokal dan pelaku usaha swasta pasar modern baik dalam negeri maupun luar negeri sama-sama diberikan keleluasaan usaha selama saling tidak terkait dan merugikan produksi esensial bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka sebaiknya pembuat kebijakan/pemerintah Kota Malang untuk segera mensahkan peraturan khusus zonasi pengaturan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sebanding antara pasar tradisional dan modern