Tugas pokok dari Pengadilan Negeri sebagai badan pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam memutus penguasaan tanah obyek sengketa oleh para tergugat dilakukan secara melawan hukum serta implikasi yuridis penguasaan tanah yang dikuasai secara melawan hukum pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2008/PN.Bjn. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis berharap dalam skripsi ini mampu memberik...
Penegakan hukum yang dilakukan melalui prosedur peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan b...
Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran berat terjadi pada Perum Peruri. Para ...
Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pe...
Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak posi...
Pembahasan judul skripsi ini adalah tentang keberadaan kuasa mutlak dalam Perjanjian jual beli denga...
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kronologi dalam posita dan petitum serta pert...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas sah...
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan. Bagaimana Upah Proses Bagi Pekerja Yang Se...
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses peradilan pidana. Proses pembuktian ...
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Per...
Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadapkepentingan manusia (seluruh manusia ta...
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis perubahan pasal 43 Ayat (1) ...
Pemerintah atasnama kepentingan umum memiliki kewenangan yang luas demi tercapainya sasaran dan tuju...
Pemerintah atasnama kepentingan umum memiliki kewenangan yang luas demi tercapainya sasaran dan tuju...
Penegakan hukum yang dilakukan melalui prosedur peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan b...
Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran berat terjadi pada Perum Peruri. Para ...
Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pe...
Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak posi...
Pembahasan judul skripsi ini adalah tentang keberadaan kuasa mutlak dalam Perjanjian jual beli denga...
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kronologi dalam posita dan petitum serta pert...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas sah...
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan. Bagaimana Upah Proses Bagi Pekerja Yang Se...
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses peradilan pidana. Proses pembuktian ...
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Per...
Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadapkepentingan manusia (seluruh manusia ta...
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis perubahan pasal 43 Ayat (1) ...
Pemerintah atasnama kepentingan umum memiliki kewenangan yang luas demi tercapainya sasaran dan tuju...
Pemerintah atasnama kepentingan umum memiliki kewenangan yang luas demi tercapainya sasaran dan tuju...
Penegakan hukum yang dilakukan melalui prosedur peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan b...
Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran berat terjadi pada Perum Peruri. Para ...
Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pe...